Law & Political News

Wednesday 11 Nov 2015, zarkamil@gmail.com OPINI PUBLIK "Lima Alasan  Mengapa RIDWAN KAMIL Tak Perlu Menjadi Presiden Indonesia" Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil merupakan salah satu sosok figur di Indonesia, tokoh kelahiran Bandung-Jawa Barat ini dikenal oleh warga Kota Bandung sebagai pemimpin yang muda, sangat cerdas, pintar, ramah, terkenal santun dan agamis ini mampu membuat warganya jatuh hati pada sosok beliau. Perubahan terhadap Kota Bandung dibawah pimpinan Walikota Bandung "Kang Emil" ini mampu membawa kualitas Bandung si "Kota Kembang" menjadi kualitas Kota Tingkat Dunia, walaupun menurut beliau masih banyak yang harus dibenahi di Kota kelahirannya itu. Kehebatan beliau tak hanya ditunjukkan dengan banyaknya proyek baru di Bandung, namun juga keakrabannya dengan warga Bandung yang kerap terlihat di akun jejaring sosialnya. Kehebatan Ridwan Kamil dalam mengelola Bandung membuat banyak warga di kota lain menjadi iri. Kenapa orang sehebat Ridwan Kamil tak menjadi pemimpin Negeri ini alias R1?, boleh jadi di bawah kepemimpinan beliau Indonesia jadi lebih maju, akan tetapi tahukah anda?, banyak warga Kota Bandung yang tidak rela jika Walikota favoritnya itu menjadi Presiden RI.  Mengapa demikian berikut akan kita bahas dibawah ini ; (Ganjar K Kamil) Check this out : Lima Alasan  Mengapa Ridwan Kamil Tak Perlu Jadi Presiden Indonesia 1. Setidaknya Biarkan Ridwan Kamil Mengabdi di Bumiya Sampai Selesai Ridwan Kamil adalah orang asli Bandung. Itulah mengapa ia begitu mengerti apa-apa saja yang dibutuhkan oleh kotanya. Sebelum di masa depan menjadi Presiden, setidaknya biarkan Ridwan Kamil membangun tempat ia tumbuh dan besar menjadi sebuah kota yang bagus. Bahkan bila perlu paling bagus se-Indonesia hingga dunia. Dengan melihat Ridwan Kamil menyelesaikan tugasnya, tidak mandek di tengah jalan. Kita akan tahu jika ia benar-benar pantas menjadi pemimpin kita kelak. Dengan terus mengabdi di Bandung maka ia akan belajar mengelola suatu hal secara profesional. Seperti sebuah ujaran: kau yang memulai kau juga yang mengakhiri. Ridwan Kamil telah memulai karier kepemimpinannya di Bandung. Maka ia juga harus mengakhirinya dengan cara yang bagus. Tidak main lepas tangan untuk jabatan yang lebih tinggi. 2. Kalau Tergesa-gesa Jadi Presiden, Ridwan Kamil Akan Disetir Orang Berkepentingan Disadari atau tidak, menjadi presiden itu butuh dukungan orang yang banyak. Tak hanya rakyat yang berteriak-teriak dengan yel-yel. Tapi juga dana besar yang digunakan untuk kampanye. Lantas dana itu dari mana? Tentu dari partai pengusung, dan juga donatur yang kelak memiliki sebuah kepentingan untuk mengeruk banyak uang. Dengan pesona Ridwan Kamil yang hebat seperti sekarang, rasanya bakalan banyak pihak yang ingin memanfaatkan kesempatan besar ini. Lebih baik Ridwan Kamil menjadi wali kota Bandung saja saat ini. Dengan begitu ia akan mudah berkreasi untuk menciptakan hal-hal baru. Toh menjadi seorang hebat dan mampu membawa perubahan besar tak harus jadi presiden, kan? Ridwan Kamil sudah membuktikan itu dan rakyat Indonesia mengakuinya. 3. Ridwan Kamil Terlalu Baik Untuk Menjadi Pembohong Presiden itu ibaratnya sebuah barang jualan. Ia harus nampak sempurna saat berkampanye atau promosi agar rakyat terpesona. Setelah terpesona maka rakyat akan dengan senang hati memilihnya. Dalam promosi entah produk atau orang maka dibutuhkan sebuah team yang mampu melakukan branding. Kegiatan ini dimaksudkan agar rakyat terpengaruh meski kadang banyak hal yang dibuat-buat. Atau bahasa gampangnya, bohongan. Ridwan Kami sudah cukup hebat saat ini. Ia melakukan banyak hal untuk Bandung dengan tanpa perlu pencitraan. Itulah mengapa rakyat Bandung begitu mencintai beliau. Jika Ridwan Kamil mendadak dipromosikan menjadi presiden, maka dikhawatirkan ia akan di-mark up. Banyak hal bohong akan ditempelkan ke Ridwan Kamil yang terlalu baik untuk dibuat objek bohong-bohongan. 4. Bobotoh Akan Kehilangan Pimpinannya yang Sangat Inspiratif Jika di Malang ada Arema maka di Bandung ada Bobotoh. Ridwan Kamil lahir dan besar di Bandung, itulah mengapa ia menjadi bobotoh sejati. Supporter bola yang melakukan apa saja untuk membela tim kesayangan. Meski sekarang telah menjadi wali kota, Ridwan Kamil masih sempat, bahkan selalu menyaksikan pertandingan Persib Bandung. Ia adalah pentolan bobotoh yang selalu menyuruh semua supporter bola di Bandung untuk berlaku santun. Jika Ridwan Kamil menjadi presiden maka ia akan susah membela Persib. Terlebih kini ia memimpin seluruh orang di Indonesia. Para bobotoh pasti tidak akan rela jika pimpinannya akan pergi meninggalkan mereka. Memiliki Ridwan Kamil sebagai wali kota adalah sebuah kebanggaan ketimbang memiliki presiden dari Bandung tapi nanti akan melupakan mereka. 5. Menjadi Presiden Adalah Pekerjaan Paling Sulit di Seluruh Dunia Kita tidak mengatakan jika kemampuan dan kecerdasan seorang Ridwan Kamil masih belum mumpuni untuk jadi presiden. Tapi untuk menjadi presiden Ridwan Kamil setidaknya butuh hal lain yang tak sekadar kemampuan otak. Ia butuh banyak pengalaman dan juga banyak belajar dari figur-figur hebat di Indonesia dan dunia. Ridwan Kamil harus punya pemikiran hebat selayaknya Gus Dur atau Pak Habibie. Menjadi presiden tentu lebih sulit dari menjadi wali kota atau gubernur. Untuk melangkah ke sana Ridwan Kamil harus perlu tahapan-tahapan yang sesuai. Enggak meloncat dari wali kota ke gubernur lalu presiden. Itu pun tidak selesai semua. Mungkin saat ini Ridwan Kamil hanya cocok untuk wali kota, namun 10-15 tahun lagi ia bisa jadi pemimpin Indonesia yang hebat. Ridwan Kamil adalah figur hebat yang saat ini jarang ditemui di Indonesia. Itulah mengapa kita semua harus melindungi sepak terjang beliau agar kelak bisa jadi calon pemimpin yang hebat. Rakyat Indonesia begitu merindukan pimpinan yang adil, jujur, dan bijaksana seperti mendiang Bung Karno! Sumber : http://boombastis.com/posting Adi Nugroho By Ganjar Kamaludin Kamil, S.H. ====================================================================== Thursday 14 May 2015, zarkamil@gmail.com Polisi Malaysia Pemerkosa TKI Dijatuhi Hukuman Penjara dan Cambuk Satu lagi kasus yang membuat bangsa Indonesia geram, TKI menjadi korban pemerkosaan lagi di Negri Jiran Malaysia, kasus ini terjadi sekitar bulan September 2012. Pengadilan di Negara Malaysia pada hari Selasa, 12 Mei 2015 telah menjatuhkan hukuman bagi tiga polisi Malaysia yang terbukti telah memperkosa seorang pekerja perempuan asal Negara Indonesia, Hakim Sulaiman Ahmad Tarmizi, mengatakan kejahatan yang dilakukan ketiga polisi itu tidak bisa ditoleransi, mereka bertiga masing-masing dijatuhi hukuman 12 Tahun Penjara dan hukuman Cambuk. (Ganjar K Kamil) Check this out : Tuesday 12 May 2015 Hukuman penjara dan cambuk untuk polisi Malaysia pemerkosa TKI  Hakim memutuskan bukti-bukti memperlihatkan secara meyakinkan bahwa Syahiran Romli, Nik Sin Mat Lazin, dan Remmy Dara, bersalah dalam kejahatan yang terjadi September 2012. Ketiga polisi itu terbukti bersalah dalam dua dakwaan, seperti dijelaskan Konsulat Jenderal Indonesia di Penang, Sofiana Mufidah, yang menghadiri sidang."Untuk kasus pemerkosaan, mereka kena masing-masing 12 tahun penjara plus satu sebatan atau satu cambuk. Untuk kasus liwat (melakukan hubungan badan secara tidak sewajarnya) juga dikenakan hukuman masing-masing 12 tahun penjara dan juga satu sebatan." Mufidah menyampaikan hingga saat ini belum ada rencana dari korban -yang sudah pulang ke Indonesia- mengajukan gugatan perdata untuk mengupayakan ganti rugi. Pemerkosaan berawal ketika korban -yang masih berusia 25 tahun ketika kejadian- sedang dalam perjalanan pulang pada malam hari dan diperiksa oleh tiga polisi tersebut. Saat itu korban sudah memperlihatkan foto kopi paspor -karena yang asli dipegang agen tenaga kerja- namun ketiga polisi tidak mempercayainya serta membawa korban ke kantor polisi. Saat menjatuhkan keputusan, Hakim Sulaiman Ahmad Tarmizi, mengatakan kejahatan yang dilakukan ketiga polisi itu tidak bisa ditoleransi, seperti dikutip situs internet The Malaysian Insider. Sumber : https://www.bbc.co.uk/indonesia By : Ganjar Kamaludin Kamil ====================================================================== Thursday 13 Nov 2014, zarkamil@gmail.com    Jawaban Mendagri Mengenai Penghapusan Kolom Agama Pada KTP Pada hari Selasa (11/11/2014), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang saat ini dijabat oleh politikus PDI-P, Tjahjo Kumolo melalui media pers angkat bicara soal kekisruhan mengenai penghapusan kolom agama pada KTP yang akhir-akhir ini menuai protes dari berbagai kalangan masyarakat. Mendagri sudah menegaskan bahwa penghapusan kolom agama tersebut hanyalah baru wacana saja dan beliau pun memastikan bahwa pihaknya tidak akan melakukan hal itu, karena pencantuman kolom agama dalam KTP sudah berdasarkan Undang-Undang. Tanggapan Mendagri ini sudah tepat dalam meredam kekisruhan yang terjadi dimasyarakat, bayangkan saja apabila penghapusan kolom agama dalam KTP tetap dilakukan, akan terjadi kekacauan administrasi mengenai pelayanan publik, khususnya yang berhubungan dengan maslah keagamaan, seperti dalam keperdataan baik itu pernikahan, pembagian harta waris, pemakaman, dan pembuatan paspor. (Ganjar K Kamil) Check this out : Tuesday 11 Nov 2014  Kisruh Kolom Agama di KTP, Mendagri Sebut Hanya Salah Tafsir Kisruh mengenai wacana penghilangan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia masih terus berlanjut. Pro dan kontra pun bermunculan, meski pemerintah sendiri belum mengambil keputusan terkait wacana penghapusan kolom agama ini. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo pun angkat bicara. Dia kembali menegaskan jika apa yang beredar selama ini baru wacana. Tjahjo juga memastikan jika pihaknya tidak akan menghapus kolom agama karena hal itu sudah diatur dalam undang-undang. “Karena UU tentang kolom agama itu sudah final. Permasalahannya, persepsi di daerah itu belum sama bagi warga negara Indonesia yang usianya sudah bisa mendapatkan KTP tapi tidak mendapatkan KTP karena keyakinannya diluar enam agama itu,” kata Tjahjo pada Selasa (11/11/2014). Tjahjo melanjutkan, jika KTP adalah nafas dan nyawa bagi warga Negara. Karenanya, kolom agama tetap penting keberadaannya, “Kolom agama itu penting untuk pernikahan, pemakaman, pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), Paspor. (Pro kontra terkait kolom agama) ini hanya karena salah tafsir saja,” terang politisi PDI Perjuangan itu. Lebih lanjut, Tjahjo menyebutkan jika pengosongan agama pada KTP hanya diperbolehkan bagi penganut aliran kepercayaan yang belum diakui oleh pemerintah. Upaya ini dilakukan sebagai bukti bahwa Negara melayani warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. “Sepanjang aliran kepercayaan itu tidak sesat, tidak bertentangan dengan UU, tidak melanggar ketertiban umum, tidak melanggar kitab suci agama,” tutur dia. Beberapa berita menyebutkan jika ada desakan dari sejumlah pihak untuk mencantumkan semua aliran kepercayaan dalam KTP. Tjahjo mengatakan hal itu merupakan bentuk masukan dari masyarakat. “Itu masukan masyarakat nanti akan saya sampaikan. Saya sebagai Mendagri tidak menginginkan adanya warga negara kelas A, kelas B atau warga minoritas,” ujar Tjahjo. Sejumlah aktivis kebebasan beragama yang tergabung dalam Seta‎ra Institute meminta pemerintah untuk menghapus kolom agama, baru-baru ini. pencantuman kolom KTP selama ini dianggap tidak mempunyai urgensi dengan kepentingan pendataan kependudukan dan catatan sipil. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, kolom agama tak perlu dikosongkan dan tetap diisi bagi WNI yang memiliki paham kepercayaan. Sumber : http://www.iberita.com By : Ganjar Kamaludin Kamil ====================================================================== Thursday 18 Sept 2014, zarkamil@gmail.com Penghapusan Kementerian Agama Oleh Presiden Terpilih Jokowi-JK Menjadi Trend Topic di Media Elektronik Pada hari ini pengguna media elektronik telah digegerkan oleh berita mengenai wacana penghapusan kementrian agama di tubuh kabinet  Jokowi-JK, hal ini menjadi perbincangan hangat di media elektronik. Berita ini muncul ketika Jokowi-JK mengumumkan susunan kabinet yang akan dipimpinnya pada tanggal 15 September 2014. Jika berita itu benar, maka seluruh umat Islam di Indonesia bersiap-siaplah untuk menjadi kecewa atas keputusan Jokowi-JK ini, tentu saja seluruh umat Islam di Indonesia tidak akan menerima keputusan ini, apabila Kementrian Agama benar-benar akan dihapuskan, mengingat sangat penting adanya kementrian agama dilihat dari fungsinya bagi umat Islam khususnya, umumnya bagi semua umat agama lainnya. Mudah-mudahan ini hanya isu politik saja, bukan menjadi wacana Jokowi-JK yang benar-benar akan dilaksanakan. (Ganjar K Kamil) Check this out : Thursday 18 Sept 2014 Jokowi Harus Tahu Umat Islam Tolak Penghapusan Kemenag JAKARTA- Wacana peniadaan Kementerian Agama di kabinet Jokowi-JK mengindikasikan upaya kelompok sekuler memecah belah umat beragama di Indonesia. Tidak ada pilihan lain kecuali harus melawan. “Saya berpendapat, umat Islam harus melawan. Caranya buat ramai wacana penghapusan Kementerian Agama ini,” ujar Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Korps Muballigh Jakarta (KMJ) Edy Mulyadi, Kamis (18/9/2014). Alasan meramaikan isu ini, sebut Edy,  supaya  Jokowi-JK tahu bahwa di luar soal ini ramai dibincangkan. Kalau memang ternyata benar, supaya Jokowi-JK tahu adanya penolakan sangat keras dari umat Islam. Dengan begitu, diharapkan mereka akan membatalkan rencana yang sama sekali tidak bijak tersebut. Kemenag, menurutnya, punya sejarah panjang sebagai upaya Soekarno ‘menyenangkan’ umat Islam, setelah setuju penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Ini semacam jalan tengah, dari kelompok sekuler yang menghendaki dipisahkannya urusan agama dan negara di satu sisi, dan keinginan umat Islam agar memasukkan Islam ke dalam Negara. “Jika rencana Jokowi-JK menghapuskan Kemenag, tidak bisa tidak, kebijakan itu menjadi wujud kemenangan kelompok sekuler. Ini berdampak negara tidak boleh lagi campur tangan terhadap urusan agama karena urusan agama jadi urusan pribadi,” paparnya. Dampak dari dihapuskannya Kemenag, dinilainya, cukup serius. Akan terjadi kebingungan dan keresahan umat. Misalnya, akan ditutupnya Kantor Urusan Agama (KUA). Dampak yang tidak kalah seriusnya adalah, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang pendirian rumah ibadah menjadi gugur. “Waktu kampanye Pilpres, ada kelompok yang memberi dukungan kepada Jokowi-JK dengan deal, mereka akan mencabut SKB 3 menteri itu. Begitu JW-JK terpilih, yang pertama mereka lakukan adalah menagih presiden terpilih untuk memenuhi janjinya mencabut SKB 3 menteri,” ungkap Edy. Sumber : http://news.okezone.com By : Ganjar Kamaludin Kamil ====================================================================== Wednesday 16 July 2014, zarkamil@gmail.com Nature Messages For Indonesia Indonesia pada tanggal 9 Juli 2014 telah melakukan pemilihan umum presiden 2014. Dimana semua Warga Negara Indonesia mempunyai hak pilih untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden 2014 untuk menentukan masa depan Indonesia lima tahun kedepan. Sebelum tanggal 9 Juli, kita sebagai masyarakat Indonesia ikut serta dalam sosialisasi dan kampanye-kampanye masing-masing capres-cawapres baik itu sebagian kalangan sebagai tim sukses/simpatisan/relawan yang secara suka rela mempromosikan capres dan cawapresnya masing-masing. Akan tetapi yang menjadi permasalahan kita pada waktu itu, kebanyakan kita disibukkan dengan kampanye-kampanye hitam (black campaign) yang diluncurkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dari kedua kubu. Black campaign yang diluncurkan kepada capres nomor urut 1 yaitu isu tentang HAM (Hak Asasi Manusia), tidak tanggung-tanggung mereka yang tidak bertanggung jawab memfitnah Bpk. Prabowo Subianto sebagai dalang dari penculikan aktivis-aktivis pada waktu itu. Padahal kalau kita mau bijaksana dalam menyikapinya, bahwa sudah ada Kepres (Keputusan Presiden) No. 62 Tahun 1998 disertai dengan Surat Mensekneg (Menteri Sekertaris Negara) yang intinya menyatakan bahwa Bpk. Prabowo Subianto tidak bersalah pada kasus penculikan tahun 1998, tetapi kubu lawan tetap bersih kukuh menyatakan bahwa Prabowo bersalah dengan dasar surat DKP, padahal kalau kita berkacamata pada aspek hukum, DKP bukanlah produk hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan kampanye hitam yang menerjang capres nomor urut 2 yaitu mengenai isu SARA (Suku Bangsa, Ras dan Agama) tetapi sangat disayangkan kubu dari nomor urut 2 ini menuding Hatta Rajasa yang membiayai tabloid SARAnya JKW-JK, padahal belum tentu itu Hatta Rajasa, bisa saja itu juga merupakan strategi politik yang dilakukan oleh oknum kubu JKW-JK yang tidak bertanggung jawab untuk meraih simpati dari masyarakat. Oleh karena itu banyak tim sukses/simpatisan/relawan dari kedua kubu yang menyuarakan kampanye damai/Fun Campaign. Seperti kubu dari capres dan cawapres No. 1 Bpk. Prabowo Subianto & Hatta Rajasa yang merilis kampanye damainya. (Ganjar Kamaludin Kamil) Check this out : Sumber Gambar : Facebook Prabowo Subianto by : Ganjar Kamaludin Kamil ====================================================================== Saturday 01 Feb 2014, zarkamil@gmail.com "Hati-Hati Peringatan Maulid Nabi Jadi Mangsa Politik" Pada bulan Januari Tahun 2014 saat ini, sebagian besar umat Islam (kaum Muslimin) disetiap daerah memperingati Hari Kelahiran Rosululloh SAW/Maulid Nabi Muhammad SAW (Muludan dalam bahasa Sunda). Berbagai cara dilakukan dalam memperingati Maulid Nabi, mulai dari pengajian di tiap Mesjid-mesjid sampai pada acara syukuran bercampur dengan adat/tradisi setempat. Menjelang Pemilu 2014, para partai politik memanfaatkan moment (peringatan Maulid) ini untuk ajang kampanye. Kampanye memang tidak dilarang asalkan pada waktu dan tempat yang tepat, tapi jangan sampai pengajian di Mesjid-mesjid dimanfaatkan oleh sebagian caleg untuk kampanye/promosi diri oleh setiap caleg tersebut. Dalam benak/pikiran setiap orang pasti setidaknya yang namanya pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi itu mengisahkan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan Rosul. Seharusnya isi dari ceramah  Mubaligh/Ustadz menyampaikan hal tersebut, seperti kelahiran Nabi Muhammad SAW, kisah perjuangan beliau dalam menyebarkan Agama Islam, bersholawat ataupun tentang akhlak beliau yang harus menjadi panutan bagi kita selaku umat Islam. Oleh karena itu kita selaku kaum muslimin harus berhati-hati terhadap peringatan Maulid Nabi (khususnya pengajian di Mesjid) yang dijadikan ajang Kampanye, karena hal tersebut dapat mencederai nilai-nilai yang terkandung dalam Maulid Nabi itu sendiri. (Ganjar K Kamil) Check this out : Tuesday 21 Jan 2014 Maulid Nabi Jadi Ajang Sosialisasi Para Caleg Peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi Muhammad SAW banyak dimanfaatkan oleh calon legislatif (Caleg) sebagai ajang sosialisasi. Oleh karena itu Ketua PC NU Depok, Raden Salamun meminta kepada para mubaligh atau da’i (penceramah) untuk tidak terbawa arus. Para penceramah diminta untuk berdakwah secara substansif. “Tidak bisa dihindari peringatan maulid Nabi dijadikan ajang sosialisasi para caleg. Karena memang musim kampanye. Untuk itu, para da’i bisa sekaligus mengajarkan politik secara sehat pada masyarakat. Misalnya menyebutkan kriteria pemimpin seperti Rasulullah dan sebagainya,”ujarnya. Sumber : http://depoknews.com by : Ganjar Kamaludin Kamil ====================================================================== Wednesday 22 Jan 2014, zarkamil@gmail.com "Banjir Jadi Lahan Politik" Benarkah ?? Benarkah banjir menjadi sarana politik??, tentu saja hal itu berada dalam pikiran setiap orang sekarang ini, begitu banyak bermunculan posko-posko dari partai untuk membantu para korban banjir, tidak hanya poskonya saja akan tetapi para tokoh elit politiknya juga ikut bermunculan untuk menarik simpatik masyarakat menjelang PEMILU 2014. Ada hal positif dan negatifnya, positifnya hal tersebut sangat membantu para korban dan hal negatifnya jangan sampai jadi kedok partainya saja ya! tapi harus benar-benar memperjuangkan nasib rakyat kelak apabila sudah terpilih. Amiinn. (Ganjar K Kamil) Check this out : Tuesday 21 Jan 2014 Kunjungi Pengungsi Korban Banjir, Presiden SBY Bantu Rp.1 M
ilustrasi, banjir bandang di Manado.(Foto: Istimewa) JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, selepas melakukan kenjungan kerja di bali, selanjutnya mengunjungi pengungsi korban banjir, Presiden SBY menyalurkan bantuan logistik kepada Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebesar Rp1 milyar untuk penanggulangan bencana banjir. Bantuan logistik itu disampaikan saat presiden meninjau Posko Pengungsian Kodim 0604/Karawang, di kompleks ruko Karawang Hijau, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa. Saat melakukan kunjungan ke Karawang, presiden yang didampingi isteri serta Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi disambut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Bupati Karawang Ade Swara. Dilokasi banjir Karawang, Jawa Barat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi kawasan banjir di daerah Bekasi. Presiden datang juga hadir di lokasi banjir Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Usai meninjau posko pengungsian, Presiden langsung meninjau dapur umum. Presiden ingin memastikan logistik di lokasi tersebut dalam status siap siaga.(bhc/dbs/bar) Sumber : http://beritahukum.com by : Ganjar Kamaludin Kamil